Login Berlangganan Dahlan Iskan Ekonomi Politik Akademika Selebrita Ragam Jurnalisme Advertorial Nasional Hukum Opini Video
1 / 3
2 / 3
3 / 3

REDAKSI malutpost.id menerima tulisan pembaca untuk rubrik Opini. Silakan kirimkan tulisan Anda ke email "biro.malutpost@gmail.com". Cantumkan subyek OPINI dan sertakan foto diri closeup dan tanda pengenal resmi.(*)

Ommibus Law; Pro orang kaya menindas Rakyat Miskin

#
(istimewa)

Oleh: Ali Akbar M S.IP M.IP

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembuatan Undang-undang untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda menjadi sebuah payung hukum yang besar. Upaya pemerintah dalam penggabungan peraturan itu dengan melahirkan Undang - undangab Cilaka (Cipta Lapangan Pekerjaan) Undang-undang UMKM serta tentang perpajakan. Omnibus Law akan memperkuat kewenangan pusat.

Sudah jelas bahwa Omnibus Law berposisi melindung pengusaha Indonesia dari ancaman krisis global. Karena dari sejarah menunjukan bahwa kelas borjuis Indonesia selalu dibantu oleh Negara dengan cara-cara memproteksi lewat berbagai aturan hukum. Akibat dari ketidak mampuan borjuis Indonesia untuk bersaing secara global. Selain itu Omnibuslaw juga memberikan jalan mulus bagi proyek Neoliberalisme di Indonesia.

Pernyataan Puan maharani sebagai Pimpinan DPR bahwa dalam lima tahun kedepan DPR akan fokus, untuk membahas undang-undang prioritas dan tidak perlu banyak membuat undang-undang. Sudah tentu Undang-undang prioritas itu adalah Omnibus Law.

Pernyataan luhut panjaitan bahwa pemerintah akan merombak sekitar 72 aturan yang menghambat Investasi. Perombakan 72 aturan undang-undang tegasnya agar lebih banyak lagi menarik Investasi untuk masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya ada sekitat 82 aturan undang-undang akan dirombak. Termasuk PERDA (peraturan daerah) yang menghambat Investasi akan dihapuskan.

Omnibus Law adalah merupakan kelanjutan dari proyek Neoliberalisme dari zaman rezim Sosilo Bambang Yoduyono.

MP3EI (Masterl Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi) , serta di priode Jokowi-Jk RPJMN dan paket kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Proyek Neoliberalisme ini dilanjutkan dimasa Jokowi-Amin, Omnibus Law.

Bukan hanya melanjutkan Proyek Neoliberalisme, tapi ada situasi dimana krisis Imprealisme masuk dalam jurang yang sangat kronis. Dimana hampir puluhan Negara didunia sedang bergejolak. Menentang berbagai kebijakan Neoliberalisme -Kapitalisme-Imprealisme. Situasi krisis ini terlihat bagaimana perang dagang antar China dan Amerika. Disisi lain berbagai negara-negara imprealis mulai juga masuk dalam jurang krisis. (Baca ; Krisis Ekonomi Global)

Krisis yang terjadi terlihat sangat jelas bagaimana Amerika Serikat, mulai melancarkan politik perang dengan Iran.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi perang? tentunya untuk menyelamatkan krisis di dalam Imprealisme dan tentu rakyatlah yang dikorbankan.

Kondisi krisis ini mau tidak mau juga harus dirasakan oleh Indonesia. Sebuah negara yang sangat tergantung pada kapitalisme global. Mau tidak mau akan masuk merasakan serangan jantung overproduksi. Omnibus Law merupakan sebuah cara untuk memproteksi (Menyelamatkan borjuis Indonesia) sekaligus akan semakin menyengsarakan rakyat miskin Indonesia.

Maka dari itu seluruh beban ini akan ditanggukan kepada rakyat. BPJS naik 100%, berbagai subsidi rakyat dicabut.

Dampak terhadap kelas pekerja?

Untuk itu Negara akan semakin memanjakan pengusaha. Tepatlah lahir sebuah Undang-undang pencipta lapangang pekerjaan. Maka akan ada penghapusan pesangon, perluasan outsorcing, perubahan sistem upah dari perbulan menjadi Perjam, sekaligus PHK massal yang dilakukan oleh pengusaha semakin massif terjadi. Maka kelas pekerja semakin masuk dalam jurang pemiskinan.

Apakah Omnibus Law akan hanya merugikan kelas pekerja? Tentu tidak! Karena Omnibuslaw adalah kelanjutan dari proyek Neoliberalisme sebelumnya. Maka sudah tentu akan semakin massif merampas tanah-tanah rakyat. Mengeksploitasi sumber daya Alam (Dengan dihapuskan IMB-AMDAL). Pada akhirnya sekaligus menghancurkan Ekologi. Pemiskinan rakyat akan semakin massif. Pendidikan akan diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja murah lewat sistem kerja magang. Tepat disitulah kaum muda harus menolak Omnibuslaw dan bergabung bersama seluruh rakyat tertindas untuk perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan proyek Neoliberalisme tersebut. Kaum muda harus secara tegas mengatakan bahwa rezim Jokowi-Amin adalah rezim yang pro orang-orang kaya.

Omnibuslaw bukan hanya kemudian menindas kaum buruh. Karena Omnibus Law terdiri dari 11 klaster ;

1. Penyederhanaan perizinan tanah

2. Persyaratan investasi

3. Ketenagakerjaan

4. Kemudahan dan perlindungan UMKM

5. Kemudahan berusaha

6. Dukungan riset dan invoasi

7. Administrasi pemerintahan

8. Pengenaan sanksi

9. Pengendalian lahan

10. Kemudahan proyek pemerintah

11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kalau dilihat dari 11 klatser di atas maka Omnibus Law ini paling banyak akan menyasar persoalan tanah ( Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi semakin masif akan terjadi) tentunya untuk kepentingan Investasi. Beberapa point yang penting berkaitan dengan massifnya penguasaan lahan untuk kepentingan Investasi;

1.Penyederhanaan perizinan tanah

2. Persyaratan investasi

5. Kemudahan berusaha

8. Pengenaan sanksi

9. Pengendalian lahan

10. Kemudahan proyek pemerintah

11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Guru besar kebijakan kehutanan Hariadi Kartodiarjo "mengatakan bahwa Omnibus Law mebuat warga menjadi linglung sekaligus mebuat rakyat tidak mempunya pikiran kritis."

Sudah tentu dengan hadirnya Omnibuslaw tidak melalui mekanisme tranparasi, konsultasi publik, ini menujukan bahawa situasi Negara Indonesia hari ini muncul krisis Legitimasi bahwa rakyat sudah tidak lagi percaya pada Negara-Pemerintah atau meminjam bahasa aksi kaum muda Indonesia pada tahun 2019 adalah Mosi Tidak Percaya kepada sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Negara, Pemerintah sekaligus seluruh lembaga-lembaga negara seperti mulai dari Presiden, DPR-MPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara dan lainnya.

Omnibuslaw merupakan kebijakan karpet merah bagi Investasi ; Logika Investasi memerlukan kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha. Tahapan kemudahan berusaha setelah izin diperoleh, adalah perolehan tanah dan kepastian hukumnya (registering property).

Sudah tentu setelah mendapatkan payung hukum yang jelas untuk memastikan kemudahan Izin maka langkah selanjutnya adalah perolehan tanah dengan mudah. Maka perampasan tanah-tanah rakyat akan semakin massif terjadi.

Omnibuslaw mempermudah koporasi tambang dan sawit untuk menguasai lahan-lahan produktif rakyat. Penyederhanaan AMDAL adalah sebuah jalan mulus bagi kepentingan korporasi tambang dan sawit. Selain AMDAL yang disederhanakan (atau akan dihapus) pemerintah juga menghapus Izin Membangun Bangunan (IMB).

Pendidikan hanya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Investasi. Alias menjadi pekerja-pekerja murah. Kaum muda Indonesia akan semakin banyak mengalami pemiskinan, apalagi Indonesia ditarget akan menjadi Negara bonus demografi terbesar. Melunjaknya angkatan muda produktif serta ketidakpastian hidup.

Dampak juga bagi perempuan adalah dengan adanya omnimbuslaw negara/pemerintah tidak akan mengesahkan RUU penghapuasn kekerasan seksual. Karena dimata mereka tidak ada daya jual bagi kepentingan Investasi.

Dampak Omnibus Law terhadap rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang kekayaannya berlimpah akan semakin masif terjadi ekpolitasi lewat Kolonialisme dan Imprealisme. Maka kepentingan untuk terus menjajah Papua akan semakin massif dilakukan oleh Kolonialisme Indonesia.

Model gerakan seperti apa dalam merespon Omnibuslaw?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab tidak cukup dengan jawaban teoritis melihat situasi tersebut, maka sudah tentu membutuhkan jawaban secara praktis. Model gerakan seperti apa yang dibangun tentunya bukan gerakan sektoral tentu membutuhkan kekuatan multisektor (Persatuan Rakyat Miskin).

Dengan Ide-Metode (Stratak)-Gagasan tandingan sebagai bentuk alternatif dari sistem saat ini yang kuat. Serta ada potensi perlawanan lebih besar karena ada gejolak perlawanan diseluruh dunia yang harus ditangkap sebagai sebuah semangat menghacurkan Neoliberalisme di Indonesia. Tawaran model gerakan seperti ini belum paten maka dibutuhkan sebuah perdebatan yang Ilmiah untuk menjawab tatangan gerakan rakyat dalam merespon Omnibuslaw. (*)

 

Beri Komentar

Berita Pilihan