Login Berlangganan Dahlan Iskan Ekonomi Politik Akademika Selebrita Ragam Jurnalisme Advertorial Nasional Hukum Opini Video
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Setujui LKPJ APBD 2019, DPRD Pultab Dianggap Lemah Syahwat

#
Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pulau Taliabu, Dedi Jakaria. (istimewa)

Bobong, malutpost.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu dianggap 'lemah syahwat' menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Pasalnya, para wakil rakyat menyutujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) pelaksanaan APBD 2019 Pemkab Taliabu menjadi Peraturan Daerah (Perda) tanpa catatan.

"Status disclaimer APBD Taliabu tahun anggaran 2019 yang didalamnya ikut mencuat adanya temuan pencairan anggaran Rp 47 miliar yang diduga tanpa melalui prosedur SP2D, harusnya DPRD tidak menyetujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 yang disampaikan lewat paripurna pada beberapa waktu lalu,"kata Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Pulau Taliabu, Dedi Jakaria, Kamis (15/10/2020).

Dedi menilai, opini disclaimer dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Malut atas APBD 2019, mestinya menjadi tolak ukur bagi DPRD untuk menelah serta mencermati Lkpj Bupati secara seksama untuk memberikan pertimbangan atau menolak Lkpj itu. Dia bilang, langkah  DPRD terkesan ikut mengamini dan menyetuji kondisi keuangan daerah yang oleh BPK tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk melakukan penghitungan soal pencairan anggaran Rp 47 miliar yang tak dapat diyakini kewajarannya.

"Posisi DPRD yang kompak menyetujui Lkpj Bupati atas APBD 2019 ini bukti DPRD tak bisa diharapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini,"kesalnya.

Dia bilang, dalam setiap paripurna penyampaian dan pembahasan Lkpj APBD oleh setiap kepala daerah, seharusnya itu dilampirkan dengan LHP BPK sebagai dasar bagi DPRD untuk disingkronkan dengan pertanggungjawaban APBD dari kepala daerah.”Justru yang terjadi itu tidak ada, tiba-tiba DPRD kompak menyetujui dan mengesahkan Ranperda Lkpj Bupati,” pungkasnya. (rid)

 

 

-

Peliput : Ridwan Arif

Editor  : Ikram

Beri Komentar

Berita Pilihan